Selamat datang di situs resmi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I

MENU UTAMA

Joomla Slide Menu by DART Creations

SERTIFIKAT ISO 9001:2008

KONTAK KAMI

STATISTIK WEB

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday162
mod_vvisit_counterThis week2594
mod_vvisit_counterLast week6373
mod_vvisit_counterThis month2594
mod_vvisit_counterLast month54714
mod_vvisit_counterAll days261648

STOPPRES

MATERI SOSIALISASI

SOSIALISASI TGL. 24-02-2016

  1. SEKSI PD
  2. SEKSI BANK
  3. SEKSI VERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda berada di: Home

SE-31/PB/2016

SE-31/PB/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-25/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

 

Petunjuk Pelaksanaan PMK Nomor 25/PMK.05/2016 :

  1. Pembayaran untuk kegiatan dengan sumber dana SBSN dilaksanakan dengan kode cara penerikan Rupiah Murni (RM) dan Rekening Khusus (RK);
  2. Pembayaran kegiatan dengan sumber dana SBSN dengan kode cara penarikan RM dilaksanakan sebelum Surat Edara ini ditetapkan;
  3. Terhitung mulai surat edaran ini ditetapkan, pembayaran untuk kegiatan dengan sumber dana SBSN dilaksanakan dengan kode cara penarikan Rekening Khusus (RK) dengan kode (3);
  4. Pembayaran untuk kegiatan dengan sumber dana SBSN dibebankan pada Rekening Khusus sebagai berikut, Nomor Rekening : 510000277980, Nama Rekening : Rekening Khusus untuk Penampungan SBSN dan Pembiayaan Proyek yang dibiayai oleh SBSN;
  5. Untuk satuan kerja yang memiliki DIPA dengan sumber dana SBSN, agar melakukan revisi kode cara penarikan (CP) dari Rupiah Murni (RM) menjadi Rekening Khusus (RK) pada RKA KL dan DIPA;
  6. Revisi sebagaimana tersebut di atas meliputi seluruh pagu kegiatan dengan sumber dana SBSN yaitu jumlah yang sudah direalisasikan dengan kode CP RM dan jumlah yang akan direalisasikan dengan kode CP RK;
  7. Melakukan koreksi kode cara penarikan atas SPM/SP2D yang telah terbit sebelum surat edaran ini ditetapkan dari semula RM menjadi RK;
  8. Tata cara pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

DOWNLOAD SE-31/PB/2016 --> DI SINI

   

UPDATE APLIKASI SAS 16.0.4

UPDATE APLIKASI SAS 16.0.4

Histori Update Aplikasi SAS 16.0.4 :

  •  Perbaikan menu Kirim ADK LPJ
  • Perbaikan menu Update Referensi
  • Perbaikan menu RUH Transaksi Bendahara Penerimaan
  • Perbaikan menu Posting Bendahara Penerimaan
  • Perbaikan menu Terima ADK SPM ke Silabi
  • Perbaikan Berita Acara Bendahara Penerimaan
  • Penambahan fitur Hari Libur pada menu RPD Harian
  • Perubahan referensi BANK INTERNASIONAL INDONESIA menjadi BANK MAYBANK INDONESIA

UPDATE APLIKASI SAS 16.0.4 --> DOWNLOAD DISINI

DOWNLOAD INSTALLER SAS 16.0.0 DAN UPDATE SAS YANG LAIN ---> DOWNLOAD DISINI

 

UPDATE SAS.EXE

Terkait permasalahan yang muncul setelah dilakukan update Aplikasi SAS 16.0.4, diantaranya menu Lampiran SPP (untuk SPP dengan rekening penerima terlampir) yang kolom nomor rekeningnya kosong, maka satker dapat menggunakan update shortcut SAS.EXE.

DOWNLOAD SAS.EXE DISINI

   

Rilis Update Aplikasi SAIBA versi 3.0

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2515/PB.6/2016 Tanggal 23 Maret 2016 Tentang Rilis Update Aplikasi dan Referensi SAIBA Versi 3.0 dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 dan 2016

 

  1. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2015 (Unaudited) satker menggunakan aplikasi SAIBA versi 2.7 dengan referensi versi 2.8
  2. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2015 (Audited) dan untuk mengakomodasi pencantatan dispensasi berupa revisi DIPA TA 2015, dirilis aplikasi dan referensi SAIBA  versi 3.0
  3. Selanjutnya dalam rangka perekaman data transaksi keuangan serta penyusunan laporan keuangan bulanan tingkat UAKPA 2016 agar menggunakan Aplikasi SAIBA versi 3.0
  4. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi bulanan antara UAKPA dan KPPN dan penyampaian laporan bulanan tingkat UAKPA ke UAPPA-W dan KPPN akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut.

 

LINK DOWNLOAD S-2515/PB.6/2016

DOWNLOAD APLIKASI SAIBA VERSI 3.0

 

   

Pendataan Pejabat Perbendaharaan Pengelola APBN TA 2016

Pendataan Pejabat Perbendaharaan Pengelola APBN TA 2016

Sehubungan dengan  surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1954/PB/2016 tanggal 1 Maret 2016 hal Pendataan Pejabat Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Tahun Anggaran 2016 serta surat Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan nomor S-1994/PB.7/2016 tanggal 3 Maret 2016 hal Pendataan Bendahara Bersertifikat Diklat Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Tahun Anggaran 2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.     Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, dalam waktu 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya Perpres tersebut, maka seluruh bendahara sebagaimana dimaksud harus memiliki sertifikat.

2.   Ditjen Perbendaharaan akan melaksanakan sertifikasi bendahara satuan kerja pengelola APBN secara nasional mulai tahun 2016 dan menyusun grand design pengembangan profesi pejabat perbendaharaan non bendahara.  

3.    Bahwa dalam rangka percepatan penyampaian amanat Perpres dimaksud, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan data pejabat perbendaharaan pada satuan kerja pengelola APBN Tahun Anggaran 2016  lingkup satker  Saudara sesuai dengan format sebagaimana terlampir.

4.  Pengisian data Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan SPM menggunakan format sebagaimana lampiran I, sedangkan  pengisian data Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan format sebagaimana lampiran II. Contoh pengisian data sebagaimana dimaksud terlampir.

5.    Selain itu, dalam rangka pelaksanaan sertifikasi awal diperlukan upaya percepatan pengumpulan data Bendahara khususnya Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah memiliki sertifikat diklat bendahara. Untuk itu seluruh satuan kerja perlu segera melakukan pengisian data bendahara secara online melalui alamat http://goo.gl/forms/q2apmYxKZo sebagaimana penjelasan terlampir.

6.   Penyampaian data pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 agar dapat dikirimkan juga dalam bentuk softcopy dengan format microsoft excel  melalui email Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat tanggal 18 Maret 2016.

7.  Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal dimaksud, Saudara dapat menghubungi Customer Service Officers (CSO) KPPN Bandung I di 022-4230129 ext 119 atau 022-4230129 ext 144. 

 

Link download S-684/WPB.13/KP.022/2016 dan Format Lampiran 

   

ASUMSI MAKRO & APBN

APBN 2016 (dlm triliun)

Pendapatan 1.820,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

Asumsi Makro

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

DOWNLOAD APLIKASI

   
   

 

Link Terkait